Beranda Peristiwa nasional BNN DKI Tak Bisa Dibendung Dilumpuhkan Lewat Telegram Rahasia (TR) Kapolri.
Banner
Banner

Hot News

Rahasia Umum Setya Novanto
23/09/2014 | endro rhs
article thumbnail

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan pimpinan Koalisi Merah Putih, diminta meninjau ulang pencalonan Setya Novanto. Ical--sapaan Aburizal, disarankannya untuk berhati-hati dalam membuat keputusan.  [ ... ]


“Rumah Transisi” Diplesetkan Jadi “Rumah Transaksi”
09/09/2014 | endro rhs
article thumbnail

Spanduk sindiran Rumah Transisi yang terletak di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat terpasang di sejumlah jalan di Jakarta. Salah satu spanduk tersebut terpasang di Jalan Raya Tugu Tani, Jakar [ ... ]


Sex, Lies & Cigarettes

Banner
Banner

 

BNN DKI Tak Bisa Dibendung Dilumpuhkan Lewat Telegram Rahasia (TR) Kapolri. PDF Print E-mail

Mafia Narkoba Masuk Istana.

Kisah di atas, detilnya banyak orang yang lupa atau bahkan tak terlalu banyak yang tahu. Gaduh Mafia Narkoba masuk Istana, baru meledak saat SBY memberi grasi, Merika Franola alias Ola ini. Ola yang seharusnya dihukum mati, diberi pengampunan sehingga tak jadi dihukum mati. Mahfud MD termasuk tokoh yang berani menyorot, keputusan itu.

Presiden SBY yang dikenal sangat hati-hati dan cermat, diyakinkan oleh “mafia canggih” sehingga berhasil meyakinkan tentang perlunya grasi itu. Grasi memang hak prerogatif presiden. Namun, publik kaget ketika SBY yang selalu menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada para pembuat dan pengedar narkoba, justru berbuat sebaliknya.

“Pemerintah telah dan akan terus melakukan penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Para pelaku kejahatan narkoba dengan segala bentuk dan modus operandinya akan terus kita lawan dengan sekuat tenaga,” kata SBY, dalam setiap kesempatan di Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

Dengan keyakinan dan komitmen SBY, atas grasi tersebut, Mahfud MD menuding ada oknum penguasa, bersanding mafia hukum, yang turut bermain dalam memberikan pertimbangan pada Presiden. Mafia itu mampu meyakinkan Presiden sehingga Ola layak mendapat grasi oleh Presiden.

"Mafia Narkoba di Istana, ada sisi benarnya," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR. Priyo setuju dengan Mahfud MD, walau menilai Mahfud menyorot dengan bahasa yang sangat keras bahkan terkesan tendensius terhadap Istana. "Apakah mungkin grasi yang sudah telanjur diberikan Presiden kepada Ola, ditinjau ulang?" ia bertanya.

Pertanyaan datang beruntun, banyak datang dari segenap lapisan masyarakat. "Dari mana atau dari siapa para pembantu presiden menerima informasi bahwa Ola itu sekadar kurir," Bambang Soesatyo, anggota DPR yang lain.

Menkumham dan Mensesneg langsung merespon, memberi bantahan. Bahwa,  semua proses sudah dilalui. Penelitian yang saksama untuk memastikan bahwa semua pihak telah memberikan rekomendasi dan pertimbangan. Sudi mengatakan bahwa dia siap menerima sanksi apa pun apabila terbukti melakukan penyimpangan dan dianggap di bawah pengaruh mafia narkoba.

"Di hadapan Allah dan rakyat Indonesia, saya, kami semua yang berada di lingkaran Istana, siap menerima sanksi apa pun jika terbukti melakukan penyimpangan dan apalagi dianggap di bawah pengaruh mafia narkoba," ujar Sudi Silalahi.

Secara terpisah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, mendesak agar kesalahan dalam pemberian grasi tak terulang di waktu mendatang. “Kejadian ini harus dijadikan bahan introspeksi diri, baik oleh Presiden secara pribadi atau para staf pemberi masukan. Ke depan harus lebih hati-hati," ujarnya

Ketua PB NU mengatakan, pemberian grasi pada gembong narkoba, langkah dinilai sebagai penggunaan hak konstitusional yang tidak tepat. Menurut Said, pemberian grasi tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan semangat pengenaan efek jera sebagai tujuan akhir keputusan hukum terhadap terpidana kasus narkoba.

Said mencontohkan negara Singapura , Malaysia dan Cina. Tidak perduli warga negaranya sendiri, jika terjerat peredaran narkoba hukumannya pasti berat.

"Ada indikasi, orang-orang beroperasi ke berbagai penjara untuk mengurus permintaan grasi dengan sejumlah biaya pengurusan tertentu," ujar Henry Yoso, Ketua LSM Granat.

Bagaimana tidak. Pemberian grasi kepada Ola dan Deni baru terungkap ke publik, melalui Mahkamah Agung. Begitu pun pemberian grasi kepada Corby, awal terungkap bukan melalui istana namun melalui media massa Australia.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto termasuk yang menyayangkan pemberian grasi gembong narkoba. "Para pengedar narkoba ketawa melihat para elit di lingkaran Istana kebingungan di tengah pusaran kasus mereka," tuturnya.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menilai kejadian itu boomerang bagi SBY karena kurang hati-hati. Yusril pun mengusulkan, agar grasinya dicabut. Dengan demikian, hukuman matinya otomatis berlaku kembali. Atas penyalahgunaan itu, presiden berhak mencabut grasi yang terlanjur diberikan. Pencabutan grasi lebih efektif dibandingkan harus mengadili kembali Ola. Padahal diberi grasi sudah seumur hidup.

Media Massa memang baru mengetahui permasalahan grasi, setelah Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko menggelar jumpa pers. Penjelasan diberikan, terkait pemberian grasi tersebut pada pertengahan Oktober 2012 lalu atau tepatnya setahun lebih setelah grasi tersebut diberikan.

Pada 26 September 2011, Presiden Yudhoyono meneken pemberian grasi terhadap Meirika Franola alias Ola alias Tania berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35/G/2011.
Dengan grasi itu, Presiden mengganti hukuman mati kepada Ola menjadi penjara seumur hidup. Padahal, berdasarkan keterangan juru bicara MA Djoko Sarwoko pada 12 Oktober, mantan Ketua MA Harifin Tumpa sudah memberi pertimbangan untuk menolak grasi yang diajukan dua terpidana kasus narkoba, Deni Setia Maharwan alias Rapi Muhammad Majid dan Ola.

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyebut, "Ada pembisik sesat SBY". Padahal, menurut Mahfud, Mahkamah Agung telah memberi pendapat kepada Presiden agar Ola tidak diberi grasi karena dia bukan kurir. Yang unik juga, saat SBY memberikan grasi pada "Ratu Marijuana" dari Australias, Corby. Para aktivis-aktivis yang mengaku anti korupsi "diam seribu bahasa". Ini ada apa?

Gaduh politik baru meledak, ketika saat itu, “dimuntahkan” oleh Ketua MK Mahfud MD, yang terang-terangan menyebut bahwa mafia narkoba telah menembus dinding-dinding istana.
Presiden Yudhoyono pun kemudian berkomentar, mengambil tanggung jawab atas apa yang ia putuskan. SBY tidak memungkiri, pemberian grasi itu menjadi kontroversi karena Ola diduga tersandung kasus yang sama lagi.

"Untuk itu, saya menghimbau dan mendorong agar aparat segera memproses kasus tersebut secara cepat, transparan dengan menunjukkan bukti-bukti, dan secara profesional," ujar SBY panjang lebar. Setelah ada kekuatan hukum berupa bukti-bukti yang kuat, "Saya akan meninjau kembali grasi yang saya berikan tersebut untuk kemudian menuju ke proses hukum yang lain."

SBY di Istana Negara mengatakan, tak setuju, jika disebut mafia dan bos kartel narkoba mengalahkan negara. Tidak akan, negara menjadi lumpuh atau tidak berdaya menghadapi jaringan mafia narkoba. "Saya ingin proses hukum secepatnya, saya ingin dapat bukti yang bersangkutan menyalurkan lagi zat narkotika," kata Presiden, tegas.

Presiden SBY mempertimbangkan untuk mencabut Grasi, dengan alasan Ola mengulangi kajahatan yang sama pasca menerima Grasi dari SBY. Ola adalah terpidana mati kasus penyelundupan kokain dan heroin di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari 2000. Dia mendapat Grasi dari Presiden SBY berupa hukuman seumur hidup Januari 2012.

Namun setelah mendapatkan Grasi, Ola yang masih mendekam di penjara Tangerang, diduga terlibat lagi dalam kejahatan yang sama, bahkan kali ini dia disebut sebagai otak peredaran narkoba.

Kejahatan Ola terungkap setelah Badan Narkotika Nasional menangkap seorang berinisial NA (40) pada 4 Oktober 2012, di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. NA kedapatan membawa sabu 775 gram. Dia membawa narkoba dari India ternyata atas perintah Ola yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang.

Kerja Mafia Itu Tidak Terlihat.

"Mereka bisa masuk ke mana-mana. Ke sana (Istana Negara, Red), ke lembaga kepolisian, pengadilan, kehakiman, dan lainnya," ujar Mahfud MD, berterus terang. Semua oknum pejabat penegak hukum yang telah ditangkap dan diadili belakangan ini, adalah mafia narkoba, termasuk pengacara.

"Mafianya ya, yang ditemukan Denny Indrayana, itu mafia semua. Di lapas-lapas, Kepala Lapas Nusakambangan di hukum karena terlibat menjadi mafia narkoba. Kemudian ada jaksa ditangkap, ada hakim. Itu jaringan mafia," kata Mahfud MD, blak-blakan.

Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memberi contoh bagaimana mafia bekerja sampai ke Mahkamah Agung. Rumor yang berkembang di masyarakat, mundurnya "oknum" Hakim Agung, juga terkait vonis gembong narkoba Hengky Gunawan.

Konon oleh hakim Ahmad Yamani cs, sang pemilik pabrik narkotika ini diubah hukuman matinya lewat putusan pamungkas peninjauan kembali (PK). Yamani dan kawan-kawan menyulap hukuman mati menjadi hukuman 15 tahun penjara dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM).

Penelisikan dan menyingkap tabir mafia seperti ini tak mudah. Eksekutif mendapat informasi kelas tinggi, didapat atau bocor dari sosok pria yang bermain sa kong sa alias 303 alias perjudian. Ada periode, judi dan narkoba, tidak tersentuh. Banyak pemainnya menjadi bandar, termasuk masalah di bidang politik dan ekonomi. "Hebatnya, rumor yang terdengar di sana, umumnya selalu tepat alias A-1," ujar nara sumber Matra Indonesia.

Ada sebuah cerita, bagaimana seorang Kapolres Jakarta Barat salah menelpon, "Tutup dulu, itu, tutup dulu." Maksud hati ingin memberi kode atau bocoran, bahwa ada razia dari Mabes Polri, kepada cukong judi, tapi salah men-dial ke salah satu wartawan Polda yang ada di Hp-nya. Nama sang bandar dan si wartawan sama. Mereka semua adalah jaring laba-laba.

Jaringan Sembilan Naga

Ada orang atau pihak yang pekerjaannya menihilkan nilai atau norma hukum. Seolah, mereka tak mengenal baik atau buruk. Menurut informasi A 1 (satu), jaringan Sembilan Naga sangat kompak ketika rumah judi merebak. Sekumpulan pengusaha nonpri, dari yang berbisnis penyelundupan mobil hingga hiburan malam, mereka patungan untuk "mengamankan" bisnis judi gelap  dan narkoba berjalan.

“Gang of Nine” punya dana non bujeter yang bisa dibagi-bagi. Melemah saat ini, saat pundi kas dari 303 – istilah dari pasal judi -- tak besar seperti waktu lalu. Mereka bisa memelihara orang malam, intel, preman hingga bromocorah kelas atas masuk dalam lalu lintas informasi. Ketika operasi penggerebekan dilakukan oleh jenderal yang bersih, mereka bersatu padu menyusun rencana busuk, termasuk menyiapkan pengacara untuk mensomasi.

Disiapkan semua, dari asosiasi hiburan sebagai juru bicara, LSM bentukan, hingga kasir yang siap melobi dan membagi secara rutin oknum aparat yang disusupkan ke pihak tim idealis. Tak hanya kalangan sipil, aparat markas besar juga disetor. Legenda itu, memang sukar dibuktikan, tapi sistematikannya dirasakan dan berjalan hingga kini.

Telah menembus berbagai oknum pejabat militer, oknum komando kepolisian, atau oknum pemda, termasuk oknum dari dinas pariwisata. Uang yang mirip-mirip dana nonbudgeter bagi para pemimpin di antara mereka, dari jatah kesatuan, tokoh ormas dan OKP, termasuk oknum wartawan. “Satu tas isinya uang semua, saya pernah lihat,” ujar nara sumber Matra Indonesia. Setoran itu, bagian dari lobi. Mantan aparat atau birokrat dipakai, karena hubungan emosional di antara senior dan yunior terjalin. Bahkan, mereka memakai pengacara kondang atau mantan polisi agar aparat segan.

"Kalau operasi, pemimpin operasi biasanya harus menutup hp, karena biasanya para backing, sudah dapat bocoran akan ada operasi, sementara yang tahu gerak pasukan kan, hanya komandan,” ujar Asrihadi. Pemimpin operasi menutup hp, karena yang menelpon bisa saja, seniornya. “Jadi enggak enak, kan,”  pria yang bekerja sebagai dosen ini memberi gambaran.

Urusan tempat dugem, sesungguhnya, tak terlalu susah untuk membedakan mana diskotik yang bersih dan tidak. “Mafia tuh, bisa menggeser atau menempatkan orang yang mereka mau,” ia membuka kartu. Kecuali, “Mereka berhadapan dengan pejabat yang lurus, beriman kuat, dan punya idealisme.”

Cerita bahwa ada jenderal yang dianggap sombong jika tak mau berkenalan dengan pemilik pusat hiburan, atau kemudian difitnah, karena tak mau bersekutu dengan mereka, memang didapat oleh eksekutif  dan menjadi kenyataan. “Kami disomasi oleh pengacara salah satu pusat hiburan,” ujar polisi yang dikenal alim dan jujur ini.

Dari informasi itu, tim Matra bergerak melakukan penelusuran. Ternyata, mafia terus bergerak. Karena dianggap BNN DKI tidak bisa dibendung, pemimpinnya seorang jenderal yang tak bisa bekerja sama. Dianggap mengganggu, ritme yang selama ini ada. “Ada keluar telegram rahasia (TR) bahwa Badan Narkotika Propinsi hanya akan dijabat oleh Kombes (setingkat kolonel), agar tak bisa koordinasi. Dan sungkan, jika mengadakan penggerebekan,” ujar nara sumber rahasia.

Kombes setingkat Kapolres, sehingga BNN Provinsi tidak bisa punya otoritas semacam Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi lembaga “super body”. Dengan hanya dipimpin oleh Kombes, maka kinerja selama ini yang dilakukan oleh BNN DKI akan “lumpuh”. BNN Provinsi DKI hanya akan bergerak jika, kulonuwun. Sementara, beberapa instansi sudah terkena kontaminasi oleh jaringan mafia. Maka, operasi bukan saja rawan bocor, tapi sudah pasti.

Diskotik yang masuk area abu-abu, biasanya menyamarkan diri dengan sebutan "executive club". Sebutan ini kerap dijumpai di kawasan Kota. Sementara kawasan Jakarta Selatan, tempat-tempat dugemnya cenderung dalam rupa bar & lounge.

Ini bukan sekadar beda nama, tapi atmosfir dan musik yang diusung pun beda. Di kalangan dugemers ada istilah "musik kota" dan "musik selatan". Kota cenderung ke house music dengan beat yang sangat cepat, sementara "selatan" cenderung ke hip hop, R&B dan kawan-kawan dengan beat sedang.

Memang, ada juga "musik kota" yang coba dibawa ke "selatan", atau musik selatan masuk kota. Pecinta musik selatan mengkonsumsi ekstasi sangat kecil. Sebaliknya, pecinta musik kota, lebih potensial memakai ekstasi. Ekstasi beredar di kawasan kota.

Di 20 diskotek yang sedang dipantau BNN provinsi DKI, ada empat diskotek yang hanya tanya waiter-nya, mereka akan langsung mendatangkan bede (bandar) ke meja Anda! Bahkan, para manajer diskotek atau petugas satpam, kerap bekerjasama dengan pramusadji (waitress). Inilah yang seharusnya dipahami, bahwa BNN atau kepolisian bisa mencokok General Manager atau bos si pusat hiburan, bahwa tempatnya sesungguhnya tak bersih.

Selain pasokan dari Belanda dan Cina, barang haram perusak syarat itu, disinyalir sudah dipasok dari dalam negeri. Bak kerajinan tangan, narkoba Indonesia menjadi home industry. Tak perlu repot menyelundupkan, tapi bisa diproduksi di apartemen atau malah di samping tempat dugem. Transaksi di hotel, perparkiran mal atau plaza. Beberapa zat kimia yang menjadi bahan baku ekstase dan sabu, misalnya procusor, epherdine sulfate, dan acetie anhydrite, dengan mudah masuk ke Indonesia sebagai bahan baku bagi pabrik obat, tekstil dan kertas.

Para pemadat, umumnya sudah paham, bahwa kurir narkoba asal Afrika kerap berkedok sebagai turis dan pakaian jadi Pasar Tanah Abang. Penikmat dugem paling senang ke kawasan Barat karena merasa aman, tak akan kena gerebekan. Walau rata-rata klub di Jakarta Barat tutup jam 4 pagi, tapi karaoke buka sampai 24 jam dan tak mengenal waktu.

Sepertinya, dunia malam Jakarta terbagi menjadi dua ideology, menjadi "Barat" dan "Selatan". Barat mewakili klub-klub ala kota.  Penyuka irama musik dengan ketukan cepat, klub-klub di kota menjadi pilihan mereka.

Pusat hiburan dan karaoke bisa "hidup" terus, termasuk hari Minggu atau hari lebaran. Sementara "selatan" mewakili klub-klub yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan atau hiburan yang di hotel berbintang lima. Interiornya biasanya sangat mewah dan classy. Pengunjungnya para fassionista, minimal suka mejeng (to see or to be seen), cenderung jaim (jaga image). Sedangkan aliran "barat", cirinya klub tersebut tidak terlalu stylish, cenderung "to the point"

Bagi penikmat dugem di kota, jarum jam di angka 01.00 WIB, dini hari masih dianggap pagi. Malam pun kian larut dan menebar hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, beberapa sudut Kota Jakarta tetap saja "panas" dan berdenyut. Sebuah siklus sosial yang tetap hidup. Jakarta memang tak pernah "mati" dari kehidupan malam, terutama bagi mereka yang doyan dengan dunia hiburan.

Kalangan clubbers punya lokasi idaman, diskotik yang menjadi surga di akhir pekan. Di sana mereka dengan mudah mendapatkan ekstasi atau vitamin R (istilah dari artis yang tetangkap), baik di luar maupun di dalam diskotik. Di "kampus" pengedar narkoba disebut dengan istilah ”kapten”. Narkoba jenis ekstasi yang ditawarkan sangat variatif, dengan harga Rp 350 ribu per butir dan Rp 250.000 per butir untuk jenis ekstasi KW2.

Di lantai empat diskotik bergaya Eropa klasik, suara musik dengan voltase tinggi berpadu sinar laser merah – hijau menerangi ruangan yang gelap itu. Irama musik keluar dari pengeras suara yang ada di setiap sudut penjuru hall. Seirama dengan detak jantung yang berdentum cepat dihantam suara musik yang dimainkan DJ.

Sang DJ tak henti menggoda pengunjung sambil berjoget lincah. Dari belakang sang DJ, terlihat ukiran batu bergambar vampire dengan lampu merah di bagian matanya seolah menggambarkan kelamnya dunia gemerlap alias dugem.

Banyak tamu, di tengah hall seakan terbuai sembari menggeleng-gelengkan kepala dan mengangkat kedua tangannya. Di pojok lain, beberapa pasang pria dan wanita berdandan seksi asyik pula bergoyang sambil sesekali berpelukan erat.

Diskotik "one stop entertainment" penuh sesak oleh pengunjung. Jadi teringat, saat pengemudi "Xenia Maut' yang menewaskan 9 orang di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, karena baru menggelar pesta narkoba bersama teman-temannya, di diskotek ini. Penikmat musik elektrik bisa dengan mudah, mendapati  bandar narkoba di dalam.

Pusat hiburan yang berada di jalan Hayam Wuruk Maphar Taman Sari Jakarta Barat, menyajikan suasana laiknya era Sodom dan Gomorah di dalam lokasi.

Sementara di sebelahnya diskotek campur karaoke elit, menurut sumber yang dapat dipercaya, menyajikan suasana lebih ekslusif dan elit, banyak pejabat refresing di situ. Pejabat senang karena selain banyak perempuan cantiknya, dinilai aman dari razia,  karena pemiliknya juga seorang mantan jenderal.

Para bupati daerah, paling senang jika ke Jakarta, memilih  tempat itu. Pusat hiburan ini menyediakan “tiga dimensi kenikmatan”, alkohol, seks, termasuk di dalamnya mengkonsumsi obat-obatan atau shabu. "Ada bupati wilayah timur indonesia, yang langganan jika makai, merasa aman di sana," ujar sumber eksekutif sembari tangannya memperagakan seseorang menyedot sesuatu.

Tak ada Tempat Nyaman Buat Pemakai

Kepala Bidang Pencegahan BNNP DKI Jakarta, Sapari Partodiharjo, mengatakan tidak memilih lokasi razia. "Kami berdasar masukan dari masyarakat," ujarnya.  Bahwa lokasi tersebut dirazia dua kali atau sampai 10 kali, BNN Provinsi DKI tidak memandang lokasi itu sebagai musuh, namun narkoba yang dianggap sebagai ancaman anak bangsa.

Menjadi catatan, bahwa angka pengguna narkoba di Jakarta tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Bahwa para pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduk Jakarta yang hampir mencapai 10 juta jiwa. Berada di posisi angka mendekati tujuh persen atau lebih dari 500.000 orang pengguna di wilayah DKI.

Untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba di DKI Jakarta, pihak Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta mengerakkan program Pencegahan Pemberdayaan dan Penegakan hukum di bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Sudah dua tahun, tak ada operasi seperti ini,” begitu pengakuan seorang petugas satpam sebuah diskotek yang dinilai banyak kalangan, tak pernah tersentuh operasi. Pusat hiburan itu, “kebal hukum dalam lindungan mafia sembilan naga,” karena setoran ke wilayah dan pusat, kuat.

Operasi mulai dilakukan sekitar pukul 00.00, dengan melibatkan juga satu unit kendaraan medis untuk tes urin dan tes rambut. Tempat hiburan yang menjadi sasaran razia sebagian besar di wilayah Jakarta Barat dan beberapa lagi di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam razia yang baru-baru ini dilakukan, petugas BNN Provinsi DKI tak mendapat perlawanan dari satpam setempat. Beberapa pengunjung yang dicurigai diminta untuk melakukan tes urin di unit kendaraan yang dibawa khusus petugas gabungan. Kelompok etnis tertentu yang biasanya tampak sangar, menjadi pengaman jika di dalam pusat hiburan terjadi “transaksi narkoba”  tak tampak "galak". Bahkan, oknum yang menjadi backing, ketika topi putih merazia, tampak menjauh.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang meminta badan narkotika daerah secara aktif melaksanakan patroli di tempat-tempat dugem seminggu sekali, terutama ke diskotek-diskotek.

"Tempat-tempat dugem, khususnya di Jakarta, harus mendapat perhatian lebih. Karena berdasarkan data BNN, di tempat-tempat tersebut banyak terjadi kasus peredaran narkoba," demikian pesan Kepala BNN.

Dalam aplikasinya, BNN Provinsi DKI Jakarta diam-diam berkoordinasi, dan terus melibatkan satuan polisi militer untuk menertibkan tempat hiburan yang dinilai "kebal hukum" karena mendapat dukungan dari oknum aparat

"Hal ini penting untuk membantah anggapan bahwa tempat hiburan yang mendapat `beking` dari oknum aparat sulit tersentuh petugas BNN atau polisi," kata Kepala BNN DKI Jakarta Brigjen Ali Johardi di Jakarta.

"Ini sebagai bukti keseriusan kami dalam menindaklanjuti masukan dan kritik masyarakat. Ini juga menjadi ukuran yang langsung bisa terlihat oleh masyarakat Jakarta akan kinerja BNN," kata Ali.

BNN Jakarta akan terus melakukan operasi gabungan, bila perlu, dengan tiga angkatan, dan melibatkan Polda, dan BNN Pusat jika target dinilai bandel. Lokasi baru ditentukan dalam perjalanan, ketika iring-iringan berjalan. Namun, BNN DKI telah punya tim investigasi sendiri dan mencatat, lokasi mana yang rawan dan tak mengindahkan surat peringatan dan salah mengaplikasikan kepercayaan yang BNN provinsi berikan.

Ali Johardi menegaskan, di Jakarta diupayakan tidak ada tempat hiburan yang nyaman dan aman, untuk pengguna atau pemakai narkoba. Termasuk karaoke. Jika mencurigakan, personil BNN DKI akan mengajak tes urine. "Empat lokasi sudah kami beri peringatan,” ujar Ali. Pasalnya, sertifikat ucapan terima kasih, bahwa pusat hiburan telah ikut program BNN kegiatan pencegahan, disalahgunakan.

Berpatisipasi ikut seminar BNN dan pencegahan, “Bukan jaminan bahwa tempatnya tidak bisa ditindak."  BNN Jakarta akan terus memberi pemahaman ke beberapa pusat hiburan, bahwa penyalahgunaan narkoba merusak kebersamaan.

"Kami akan terus membuktikan, kegiatan pencegahan dilakukan terus menerus dan berkelanjutan. Siapa yang bersalah, serta menjadikan tempatnya sebagai lokasi aman bagi para pengedar narkotika. Kami akan razia," ujar Ali menegaskan. BNN Provinsi DKI menyadari, penegakan hukum mempunyai peranan penting dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba.

Siapa yang melawan gerakan anti narkoba, misalnya mensomasi, sama saja tidak mendukung program kerja BNN. Dalam hal melibatkan semua fungsi, termasuk masyarakat. "Kami juga sedang menyiapkan Pusat Informasi Bahaya Narkoba, yang akan di launching 25 Juni nanti," demikian penjelasan Ali Johardi.

Data menunjukan, apabila kegiatan pencegahan dan peran media massa tentang bahaya narkoba berkurang, penyalahgunaan meningkat. Untuk itu, BNN DKI Jakarta telah mengembangkan strategi pengurangan permintaan narkoba (drug demand reduction), sebagai cara pokok dan dasar untuk mengatasi masalah narkoba di ibukota. "Peningkatan sukarelawan penting," jelas Ali.

Selain memperkuat komitmen personil di internal, strategi drug reduction, pihak BNN Provinsi DKI mengadakan rutin berkomunikasi dengan media massa dan koalisi dengan Lembaga Masyarakat (LSM) yang idealis dan belum terkontaminasi. Berjanji membantu pertukaran informasi dan penggunaan internet sebagai bagian mekanisme networking.

"Kami melatih internal tentang penggunaan internet communication technology, untuk drug global prevention network," ujar Ali Johardi, sekaligus membicarakan program Hari Anti Narkoba (HANI) 2013, khususnya Jakarta: "Lebih Positif Tanpa Narkoba".